Recent Posts

Bantah Suap, Kepala KPP Ambon Ngaku Pinjam Duit dari Wajib Pajak

Jakarta, (WRC) – Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon nonaktif La Masikamba membantah menerima suap Rp 8 miliar dari sejumlah wajib pajak. Dia mengatakan duit Rp 8 miliar itu adalah pinjaman. Hal itu disampaikan oleh La Masikamba dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon, sebagaimana dilansir dari Antara, pada hari Rabu (10/04/19). …

Read More »

Eks Kadis di Mataram yang Kena OTT Dana Gempa Dijebloskan ke Bui

Mataram, (WRC) – Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Mataram Sudenom, resmi mulai menjalani hukuman penjara. Dia terbukti melakukan menerima suap dana gempa. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram I Ketut Sumadana di Mataram, mengatakan Sudenom dijebloskan tadi pagi. Sudenom menjalani masa hukuman penjara di Lapas Kelas IIA Mataram. “Pagi tadi eksekusinya kita laksanakan. …

Read More »

Kejati Jabar Warning Kades Ciamis-Pangandaran Soal Dana Desa

Ciamis, (WRC) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis mengumpulkan 258 Kepala Desa (Kades) Kabupaten Ciamis dan 93 Kepala Desa Kabupaten Pangandaran di Gedung Islamic Center, Kabupaten Ciamis, pada hari Selasa (09/04/19).  Mereka diingatkan agar jangan bermain-main dengan dana desa. Hal itu disampaikan dalam acara evaluasi perencanaan, pemanfaatan dan laporan dana desa, alokasi dana …

Read More »

70 ASN Banten Dipecat Tak Hormat karena Kasus Korupsi

Serang, (WRC) – Sebanyak 70 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota se-Banten dipecat karena kasus korupsi. Pemecatan tidak hormat dilaksanakan atas rekomendasi KPK terkait ASN yang terjerat kasus.  “Sudah dilakukan pemecatan, itu 70 orang di seluruh Banten,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin kepada detikcom …

Read More »

Penanganan Kasus Korupsi Proyek Dermaga Gili Air Masuk Penyidikan

Mataram, (WRC) – Penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Dermaga Apung di kawasan Gili Air, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, masuk tahap penyelidikan kepolisian. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kepolisisan Daerah Nusa Tenggara Barat Kombes Pol Syamsuddin Baharudin di Mataram, pada hari kamis (04/04/19) membenarkan bahwa kasusnya telah masuk …

Read More »

Terbukti Terima Suap, Eks Kalapas Sukamiskin Divonis 8 Tahun Penjara

Bandung, (WRC) – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan vonis 8 tahun penjara kepada terdakwa penerima suapdari narapidana lembaga pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Sukamiskin, Wahid Husen. Mantan Kepala Lapas Sukamiskin itu juga dijatuhi denda Rp400 juta subsider 4 bulan kurungan. Majelis hakim menilai terdakwa terbukti menerima …

Read More »

Terbukti Rugikan Negara Rp 3,4 M, Eks Bupati Banggai Divonis 4 Tahun Bui

Jakarta, (WRC) – Mantan Bupati Kepulauan Banggai Zainal Mus divonis hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Zainal Mus dinyatakan majelis hakim terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama dengan mantan Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus dalam proyek pembebasan lahan Bandara Bobong di Kepulauan Sula. “Menyatakan terdakwa …

Read More »

Dua Mantan Pimpinan BKK Pringsurat Akui Penyalahgunaan Keuangan

Semarang, (WRC) – Direktur Utama PD BKK Pringsurat Suharno dan Direktur Riyanto mengakui penyalahgunaan keuangan badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Temanggung itu hingga mengakibatkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Hal tersebut terungkap dalam sidang Pengadilan Tipikor Semarang, pada hari senin dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Dalam sidang tersebut, yang mengonfrontasi …

Read More »

Terbukti Korupsi Pengadaan Lahan, Eks Bupati Sula Divonis 4 Tahun Bui

Jakarta, (WRC) – Mantan Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Ahmad dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi proyek pembebasan lahan Bandara Bobong, Kepulauan Sula, yang menyebabkan kerugian negara Rp 3,4 miliar. “Mengadili, menyatakan terdakwa Ahmad Hidayat Mus telah terbukti secara …

Read More »

Terbukti Terima Suap dan Gratifikasi, Irwandi Yusuf Divonis 7 Tahun Bui

Jakarta, (WRC) – Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Irwandi dinyatakan hakim bersalah menerima suap dan gratifikasi. “Menyatakan terdakwa Irwandi Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, dan menerima gratifikasi berkala,” …

Read More »

Periksa Ketua KASN, KPK Telusuri Kejanggalan Seleksi Jabatan Kemenag

Jakarta, (WRC) – KPK memeriksa Ketua KASN Sofian Effendi sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Romahurmuziy (Rommy). Menurut KPK, Sofian ditanyai soal indikasi kejanggalan yang ditemukan terkait pengisian jabatan itu. “Yang pasti proses seleksinya dan hubungan Kemenag dan panitia seleksi yang dibentuk KASN dengan Kemenag …

Read More »

KPK Janji Bongkar Pejabat PUPR yang Terima Duit Israel di Sidang

Jakarta, (WRC) – Dalam pusaran kasus suap terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR, KPK menyita total sekitar Rp 46 miliar dalam pecahan 14 mata uang, termasuk dari Israel. Uang-uang itu disita dalam proses penyidikan, termasuk ada sejumlah pejabat di Kementerian PUPR yang mengembalikan langsung ke KPK. “Mereka (para pejabat …

Read More »

Rp 46 M Termasuk Duit Israel Ditemukan KPK dari Brankas di Kementerian PUPR

Jakarta, (WRC) – Miliaran duit yang disita KPK terkait kasus suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdiri dari 14 mata uang termasuk dari Israel yaitu shekel baru. Rupanya ada sebagian uang dari total sekitar Rp 46 miliar itu ditemukan KPK di Kementerian PUPR. “Sejumlah mata uang asing tersebut kami temukan di safe deposit box …

Read More »

Recent Posts

Recent Posts

June, 2026

May, 2026

April, 2026

November, 2025

July, 2025

June, 2025

  • 6 June

    WRC PANRI Kawal Kasus Dugaan Pemerasan

     Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 81/PUU-X/2012, yang dibacakan pada Selasa (23/10) di Ruang Sidang Pleno MK. …

    Read More »

April, 2025