Recent Posts

KPK Bicara Penyebab Maraknya Korupsi: Cost Politik Tinggi

Jakarta, (WRC) – Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan berbicara mengenai penyebab maraknya korupsi di Indonesia. Menurutnya, salah satu penyebab maraknya korupsi adalah biaya politik yang tinggi. “(Penyebab) bisa semua. Bisa memang (karena) cost politik tinggi,” ujar Basaria di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/07/19). Basaria kemudian berbicara tentang pelaku kejahatan. Dia menyebut …

Read More »

Korupsi Dana Bantuan Khusus Rp 20 Miliar untuk 48 Desa di Bengkayang Terbongkar

Pontianak, (WRC) – Kepolisian membongkar kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana bantuan khusus desa di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, senilai Rp 20 miliar. Dana itu bersumber dari APBD Bengkayang tahun 2017 dan dikirim ke 48 rekening desa untuk pembayaran pekerjaan fisik yang telah selesai dilakukan. Kabid Humas Polda Kalbar, …

Read More »

Bupati Natuna dan Istri Diperiksa Kejari Terkait Dugaan Korupsi

Tanjungpinang, (WRC) – Bupati Kabupaten Natuna, Hamid Rizal dan istrinya, Maryam, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna terkait dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di Sekretariat Daerah Pemkab Natuna sejak 2007 hingga saat ini. Pemeriksaan terhadap keduanya dilaksanakan di …

Read More »

WRC PAN Sulsel Minta Hak Angket Direkomendasikan ke KPK

Makassar, (WRC) – Lembaga Watch Realation Of Corruption (WRC), Pengawas Aset Negara Republik Indonesia Sulawesi Selatan mendesak Aparat Penegak Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera bertindak cepat dengan adanya informasi awal terkait tentang bagi-bagi proyek di lingkungan Pemprov Sulsel serta dugaan bagi bagi proyek keluarga penguasa kosong satu Sulsel. Hal ini …

Read More »

Aldin Bulen: Pemerintah Ini Amburadul, SK Pencopotan Jumras Tak Diketahui Sekda

Makasar, (WRC) – Koordinator WRC (Watch Relation of Coruption) Pengawas Aset Negara Sulsel Aldin Bulen SH, menilai pemerintahan ini amburadul karena berbagai keputusan urgen dari Gubernur Sekda tidak tahu, hal ini terungkap ketika terpriksa mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Ashari F Radjamilo pada sidang Hak …

Read More »

Terjaring OTT KPK, Gubernur Kepri Dinonaktifkan Partai NasDem

Jakarta, (WRC) – Partai NasDem menonaktikan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun dari jabatan Ketua DPW Nasdem Kepulauan Riau (Kepri). Hal itu dilakukan karena Nurdin terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penerimaan suap izin reklamasi di Kepulauan Riau. “Tadi ketua umum dan saya sudah menandatangani pembebastugasnya …

Read More »

OTT BPKD Pematangsiantar Terkait Pungli Insentif Pegawai, 19 Orang Diamankan

Jakarta, (WRC) – Polda Sumut mengamankan 19 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar. Mereka langsung dibawa ke Mapolda Sumut untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.  Kabid Humas Polda Kombes Tatan Dirsan Atmaja mengatakan OTT terkait pungli atas pemotongan uang intensif pegawai BPKD. Tiga orang diduga terlibat …

Read More »

Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung, KPK Geledah Lima Lokasi di Jatim

Jakarta, (WRC) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus suap terhadap Ketua DPRD Tulungagung Supriyono (SPR) terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018. Penggeledahan yang dilakukan KPK tersebut dilakukan di lima lokasi. “Dalam dua hari kemarin, KPK lakukan penggeledahan di lima lokasi di …

Read More »

Gubernur Kepri Diduga Terima Suap dan Gratifikasi Rp 826 Juta

Jakarta, (WRC) – KPK menduga Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basiruntidak hanya menerima suap, tetapi juga gratifikasi. Untuk sangkaan suap, KPKmenduga Nurdin menerimanya terkait izin reklamasi. “Dugaan suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018/2019 dan gratifikasi yang berhubungan dengan …

Read More »

Polda Kalbar Sita Rp6,9 Miliar Dari 21 Rekening Desa di Bengkayang

Pontianak, (WRC) – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menyita sebesar Rp6,9 miliar dari 21 rekening desa yang diduga terjadi penyimpangan penyaluran dana bantuan khusus desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang tahu anggaran 2017. “Sebesar Rp6,9 miliar tersebut, masih ada dua rekening desa dari 23 yang mendapat …

Read More »

Terbukti Terima Suap, Dua Hakim Diganjar 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Jakarta, (WRC) – Majelis hakim memvonis dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iswahyu Widodo dan Irwan dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada Jumat (11/07/19). Keduanya juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. “Mengadili, menyatakan Terdakwa I …

Read More »

Dua Tahun Jadi Tersangka, Perantara Suap Emirsyah Tak Ditahan

Jakarta, (WRC) – Tersangka kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia Tbk, Soetikno Soedarjo, selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (09/07/19) sore. Soetikno, yang juga menjabat Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi, itu tak banyak bicara soal materi pemeriksaan. “Tanya …

Read More »

Kasus Korupsi APBD Rp 35 M, Eks Bupati Katingan Dituntut 12 Tahun Penjara

Palangka Raya, (WRC)  – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi, Kalimantan Tengah menuntut terdakwa mantan Bupati Katingan Ahmad Yantenglie 12 tahun penjara. Hal itu terkait kasus hilangnya APBD sebesar Rp 35 miliar. “Terdakwa bersalah dan melanggar pasal 2 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor …

Read More »

Recent Posts

Recent Posts

June, 2026

May, 2026

April, 2026

November, 2025

July, 2025

June, 2025

  • 6 June

    WRC PANRI Kawal Kasus Dugaan Pemerasan

     Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 81/PUU-X/2012, yang dibacakan pada Selasa (23/10) di Ruang Sidang Pleno MK. …

    Read More »

April, 2025