Pontianak, (WRC) – Kepolisian membongkar kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana bantuan khusus desa di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, senilai Rp 20 miliar.

Dana itu bersumber dari APBD Bengkayang tahun 2017 dan dikirim ke 48 rekening desa untuk pembayaran pekerjaan fisik yang telah selesai dilakukan.

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go menerangkan, kasus tersebut bermula dari adanya laporan masyarakat, yang ditindaklanjuti dengan digelarnya penyelidikan.

“Saat ini, kami tengah menyelidiki kasus dugaan penyimpangan dana bantuan khusus ke-48 desa di Bengkayang, senilai Rp 20 miliar,” kata Donny, di Polda Kalbar, Kamis (11/07/19).

Donny menuturkan, indikasi penyelewengan dana bermula saat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang, menyalurkan uang Rp 20 miliar dengan nilai bervariasi ke rekening 48 desa pada 29 Desember 2017.

“Penyaluran dana tersebut dilakukan tanpa adanya proposal pengajuan dari pemerintah desa,” ujar dia.

Atas petunjuk pihak BPKAD kepada pemerintah desa, dana yang disalurkan itu untuk membayar pekerjaan fisik kepada pihak ketiga yang telah ditentukan oleh BPKAD, tanpa termuat sebelumnya di dalam APBDesa atau APBDesa Perubahan.

Pekerjaan itu juga tidak dilengkapi dengan domumen progres pekerjaan serta dokumen pembayaran, dan berakibat pada pembayaran yang tidak sesuai dengan program kerja anggaran.

Setelah pengiriman dana itu, pihak desa baru diminta membuat proposal pengajuan dengan dibantu konsultan yang telah disiapkan oleh BPKAD.

“Pekerjaan fisik itu tidak hanya yang dikerjakan tahun 2017, tetapi ada juga tahun 2016. Inikan pelanggaran,” ucap dia.

Sita uang tunai Rp 6,6 miliar

Dari rangkaian penyelidikan, dari 48 rekening desa yang menerima dana tersebut, 23 di antaranya belum melakukan pencarian.

Menurut Donny, uang di 21 dari 23 rekening desa tersebut telah disita pihak kepolisian. Jumlahnya mencapai Rp 6,6 miliar.

Sementara, 2 desa sisanya masih dalam proses. “Untuk 25 desa yang telah mencairkan itu masih dalam penyelidikan kami, untuk mengetahui dan melacak ke mana saja alirannya,” ucap dia.

Donny melanjutkan, dalam penanganan kasus ini, Polda Kalbar telah melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Salah satu supervisi mereka adalah menyita dana yang belum dicarikan itu untuk mengamankan uang negara,” ujar dia.

Periksa 174 saksi dan libatkan ahli

Sejauh ini, kepolisian memang belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka.

Namun, dalam rangkaian penyelidikan, telah diperiksa sebanyak 174 orang saksi, yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang, sejumlah orang di BPKAD dan dinas terkait, serta 48 orang kepala desa dan 29 bendahara desa.

Dari mereka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 48 rekening koran milik desa, dokumen APBDesa, kuitansi pembayaran pekerjaan dari kepala desa kepada pelaksana proyek dan perangkat elektronik berupa komputer dan telepon genggam.

Kepolisian juga melibatkan dua orang ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan ahli keuangan negara.

Selain itu, kepolisian juga bekerja sama dengan penyidik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan ahli teknis untuk menilai dan mengecek fisik pekerjaan yang telah dilakukan dan dibayar menggunakan dana tersebut, untuk mengetahui jumlah kerugian negara.

“Setelah hasilnya keluar, kami akan gelar perkara dan menetapkan tersangka,” tegas dia.

sumber : kompas.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

AllEscort