Recent Posts

Kejati Aceh Sita Rp 36 M, Ini Jejak Kasus Dugaan Korupsi Keramba Apung Sabang

Banda Aceh, (WRC) – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menyita uang tunai sebesar Rp 36,2 miliar dari PT Perikanan Nusantara (Persero) atau PT Perinus. Duit tersebut akan dijadikan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi proyek keramba jaring apung (KJA) lepas pantai (offshore) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kota Sabang. Uang tunai yang dikembalikan …

Read More »

Polisi Geledah Kantor Dispora Sumut Terkait Kasus Korupsi Renovasi Sirkuit

Sumut, (WRC) – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menggeledah Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) provinsi setempat pada Kamis (18/07/19). Dari hasil penggeledehan yang berjalan selama empat jam, petugas menyita 24 barang dan dokumen dari kantor tersebut. “Ada 24 item yang diamankan,” kata Kanit IV Subdit III/Tipidkor Ditreskrimsus Polda …

Read More »

Seorang ‘Siswa’ SD Demo Minta KPK Berantas Korupsi di Situbondo

Situbondo, (WRC) – Kedatangan anggota KPK di Situbondo disambut aksi tunggal seorang pria. Demo menuntut pengusutan korupsi itu dilakukan seorang aktivis anti korupsi di Situbondo. Meski dilakukan seorang diri, demo tersebut berhasil mencuri perhatian. Itu karena sang aktivis mengenakan seragam layaknya siswa SD saat menyampaikan aspirasinya. Sasaran aksi tunggal itu diarahkan ke …

Read More »

KPK Panggil Rita Widyasari Soal Kasus Pencucian Uang

Jakarta, (WRC) – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp436 miliar. “RW diperiksa sebagai tersangka untuk kasus dirinya sendiri,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (18/07/19). Rita sebenarnya sedang mendekam di rutan Pondok …

Read More »

Kejari Trenggalek Tetapkan Bos Media Di Surabaya Jadi Tersangka Korupsi

Trenggalek, (WRC) – Kejaksaan Negeri Trenggalek (Kejari) Trenggalek menetapkan salah satu bos media di Surabaya, berinisial T sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyertaan modal percetakan milik PDAU Pemkab Trenggalek PT Bangkit Grafika Sejahtera (BGS).  Tersangka diduga terlibat dalam penyelewenngan penyertaan modal sehingga merugikan keuangan negara Rp 7,3 miliar. Sebelumnya T terlebih …

Read More »

Kejari Indramayu Tahan Kepala Desa Korupsi Dana Desa

Indramayu, (WRC) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu, Jawa Barat, menahan Kepala Desa Tambak, TR,  yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan beberapa anggaran lain sehingga merugikan negara sekitar Rp200 juta. “TR sudah resmi kami tahan dan sudah dititip di Lapas Indramayu,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Abdillah melalui Kasi Intel …

Read More »

Tak Didampingi Pengacara, Sidang Korupsi Eks Bupati Sragen Ditunda

Semarang, (WRC) – Bupati Sragen Periode 2011-2016, Agus Fatchurrahman menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi kas daerah. Hari ini rencananya digelar sidang perdana pembacaan dakwaan namun batal. Agus terjerat dalam kasus dugaan korupsi kas daerah Bupati Sragen tahun 2003-2011 yang merugikan negara Rp 11,2 miliar. Dalam persidangan tadi ia tidak didampingi penasihat …

Read More »

“Somasi NTB” Minta Jaksa Usut Tuntas Kasus Pungli Dana Masjid

Mataram, (WRC) – Peneliti dari Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) Nusa Tenggara Barat, Johan Rahmatulloh, meminta pihak jaksa untuk mengusut tuntas kasus pungutan liar dana rekonstruksi masjid pascagempa Lombok. “Begitu juga dengan jaksa penuntut umum dan majelis hakim diharapkan dapat menggali lebih dalam lagi. Di sini ada kewenangan pejabat tertentu …

Read More »

Kejati Tunggu Izin Penahanan Mantan Bupati Simeulue Dari Gubernur

Banda Aceh, (WRC) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh hingga kini masih menunggu surat izin penahanan mantan Bupati Simeulue yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue. “Kami masih menunggu izin penahanan tersangka Darmili dari Gubernur. Izin Gubernur diperlukan karena yang bersangkutan menjabat sebagai Anggota DPRK …

Read More »

Korupsi Proyek Penanganan Bencana, M Nazar Dituntut 8 Tahun Penjara

Jakarta, (WRC) – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menuntut Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Aceh, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Teuku Mochamad Nazar, dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan. “Kami …

Read More »

KPK Ingatkan Gubernur Sumsel Terkait Rawannya Korupsi Dana Desa  

Palembang, (WRC) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai saat ini yang paling rawan terjadinya potensi tindakan korupsi kalangan kepala desa (Kades) khususnya dalam pengelolaan dana desa. Koordinator KPK Wilayah II Sumatera, Abdul Haris mengharapkan, ada pendampingan khusus yang diberikan pemerintah melalui Inspektorat Daerah yang membidangi tugas auditor terkait dengan pelaporan …

Read More »

Bea Cukai Tanjung Perak Deklarasikan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Surabaya, (WRC) – Penyelenggaraan pemerintah yang baik, yang menjalankan proses bisnisnya dengan prinsip-prinsip good governance adalah dambaan semua pihak. Tuntutan masyarakat akan birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan Nepotisme (KKN) juga sangat tinggi. Guna mencapai hal tersebut, diterbitkanlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 …

Read More »

Ahli: TPPU Tak Perlu Buktikan Pidana Asal Uang Hasil Korupsi

Semarang, (WRC) – Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan pengusutan tindak pidana pencucian uang tidak perlu membuktikan tindak pidana asal yang menjadi sumber dananya. “TPPU bisa dikenakan tanpa harus membuktikan dahulu tindak pidana asalnya,” kata Husein saat menjadi ahli dalam sidang dugaan tindak pidana …

Read More »

Recent Posts

Recent Posts

November, 2025

Juli, 2025

Juni, 2025

  • 6 Juni

    WRC PANRI Kawal Kasus Dugaan Pemerasan

     Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 81/PUU-X/2012, yang dibacakan pada Selasa (23/10) di Ruang Sidang Pleno MK. …

    Read More »

April, 2025