Temanggung, WRC – Para pejabat yang berpindah tempat dari duduk di kursi dan tidur di tempat yang empuk, dapat berpindah ke duduk dan tidur di alas mester hanya dengan tiker. Karena apa?.. Apakah itu merupakan orang yang sedang berniat melakukan puasa? Ataukah itu suatu Teguran dari Tuhan? Yang kami ketahui, saat ini Lembaga Permasyrakatan  (Lapas) dipadati dengan para pejabat dan petinggi yang menempati seperti keterangan di atas. Dengan note bene, pejabat yang melanggar aturan dan peraturan serta Undang – Undang yang ada sepertinya antara lain : Koruptor, Narkoba, Penyalahgunaan wewenang atau pun sampai ke perselingkuhan.

Sementara dari Awak Media Tim Investigasi binpers.com menemukan permasalahan yang berkaitan dengan “Penyalahgunaan Wewenang dan Anggaran Desa,” hal ini telah dikonfirmasikan kepada nara sumber yang dapat dipercaya dan dibuktikan kebenarannya atas permasalahan atau kasus yang ada, yakni di Desa Tegolo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung yang dipimpin oleh Kepala Desa Nurmat.S.Sn., dimana Nurmat telah menyalahgunakan lahan produktif yang dialih fungsikan untuk dijadikan Kolam Renang sebagai Obyek Wisata, dengan anggaran Dana Desa tahun 2018 ditambah dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), terang nara sumber.

Ditempat terpisah juga Tim Investigasi Berita Investigasi menemui Ketua Umum Watch Relation  Of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC PAN-RI) Arie Chandra SH,MH di ruang kerjanya.

“Dalam hal terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa Telogo seharusnya pemerintah terkait tak tinggal diam, sehingga tidak terkesan ada kolaboratif dengan para Oknum yang sengaja mencari keuntungan sekelompok, jika emang benar adanya tersebut maka seharusnya Instansi terkait memproses kasus tersebut yang di duga dengan sengaja Melawan Hukum,“ ungkap Arie

Dari peneluran tim dan para Tokoh Masyarakat setempat serta nara sumber, yakni Kuswanto sebagai Kadus Telogo sekaligus sebagai Tenaga Pelaksana Kerja (TPK). Kuswanto mengatakan dengan apa adanya, bahwa lokasi yang dialih fungsikan untuk Obyek Wisata itu belum mendapat ganti tanah yang digunakan untuk Kolam Renang tersebut. Artinya, belum ada keterangan tukar guling tanah, kemudian tidak ada musyawarah dengan BPD dan tokoh masyarakat (UU No 6 tahun 2014 dan Perbuk No 9).

Lanjut Kuswanto, dibangunnya Kolam Renang sebagai Obyek Wisata tersebut juga belum ada surat yang menerangkan kejelasan tentang Perijinan baik dari Dinas Lingkungan Hidup (LH), Dinas Pariwisata maupun dinas – dinas terkait lainnya, masih belum ada. Sehingga berita ini diturunkan Tim Investigasi masih menelusuri keberadaannya. (Red*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.