Barito Timur (Kalteng), WRC – Sarwanto langsung lemas, raut wajahnya kuyu, lalu menundukkan kepalanya. Sekretaris Desa (Sekdes) Sumur, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng) itu tidak menyangka akan mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntutnya hukuman enam tahun enam bulan penjara dan denda Rp 200 juta atau subsider kurungan tiga bulan penjara.

Ia dianggap turut serta melakukan tindakan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan merugikan negara. Demikian isi tuntutan JPU yang dibacakan Toni dari Kejaksaan Negeri Tamiang Layang yang disampaikan di Pengadilan Tipikor Palangka Raya Kamis (31/10).

JPU menilai Sarwanto telah menyelewengkan anggaran dana keuangan Desa Sumur yang berkaitan proyek Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2016. Padahal ia merupakan aparat desa yang dibayar negara, tetapi malah tidak melaksanakan tugasnya secara benar saat menjabat sebagai Sekdes sekaligus merangkap sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan (PTPK) Desa Sumur.

Ia juga dianggap tidak melakukan verifikasi lapangan terhadap laporan pekerjaan proyek  pembangunan di Desa Sumur dan menyebabkan terjadinya peluang penyalahgunaan keuangan yang dilakukan Deson Arbain selaku Kepala Desa Sumur waktu itu yang sudah divonis 5,5 tahun.

Adapun hal yang meringankan yang menjadi pertimbangan Jaksa adalah terdakwa bersikap baik dan sopan selama persidangan, kooperatif dan tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.

Setelah selesai sidang, istri dan anaknya terlihat sangat terpukul hingga menangis sedih mendengar tuntutan hukuman dari JPU. Wajahnya tampak kuyu saat memeluk istri dan anak tunggalnya itu. Ia merasa tuntutan tidak adil karena dia hanya menjalankan perintah dari Kepala Desa Sumur waktu itu.

“Waktu itu yang namanya perintah pimpinan gak bisa dilawan kenapa sampai mau dihukum seberat ini,” ungkapnya sambil terus memeluk anaknya dengan sedih, pada Jumat (1/11).

Sementara itu Ifik Harianto selaku Penasihat Hukum terdakwa saat diminta komentarnya mengenai tuntutan JPU menolak untuk memberikan komentar. Sidang diagendakan dan dilanjutkan dua pekan mendatang dengan agenda pembelaan terdakwa.

Ia diduga ikut terlibat serta menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 210.268.568, berdasarkan LHP BPK RI Tahun 2017. Ia juga disangkakan penyidik dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31/1991 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Subsider Pasal 3 juncto UU RI Nomor 20/2001 tentang perbugan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (SW)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *