JAKARTA,  WRC-  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang tersangka terkait dugaan suap kuota impor ikan tahun 2019. Kedua orang tersebut yakni Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK sudah meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan dua orang sebagai tersangka.

“KPK meningkatkan kasus penanganan perkara ke penyidikan dengan dua orang sebagai tersangka,” Kata Saut Situmorang saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (24/9/2019) malam.

Saut menjelaskan, PT Navy Arsa merupakan perusahaan importir ikan dan telah masuk blacklist sejak tahun 2019. Sementara Perum Perindo dapat mengajukan kuota impor ke Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Seperti dikutip dari CNNIndonesia, melalui mantan pegawai Perum Perindo, Mujib berkenalan dengan Risyanto untuk membicarakan masalah kebutuhan impor ikan. Dari pertemuan tersebut, Mujib diketahui akan mendapatkan kuota impor sebanyak 250 ton dari Perum Perindo yang disetujui oleh Kementrian Perdagangan sehingga meskipun kuota impor diberikan kepada Perum Perindo, yang melakukan impor tetap PT Navy Arsa Sejahtera.

“Sehingga meskipun kuota impor diberikan kepada Perum Perindo, pada kenyataannya yang melakukan impor adalah PT Navy Arsa Sejahtera,” Kata Saut.

Saut juga mengatakan, agar seolah-olah Perum Perindo yang melakukan impor, Mujib bersiasat untuk mengelabui otoritas berwenang dengan ikan yang dikarantina dan disimpan di cold storage milik Perum Perindo.

Risyanto meminta uang US$30 ribu dan menawarkan tambahan sebesar 500 ton untuk bulan Oktober 2019 yang kemudian disetujui oleh Mujib.

Sementara dalam waktu lain, kepada Risyanto, Mujib menyampaikan daftar kebutuhan impor yang berisi informasi jenis ikan dan jumlah kuota impor.

Saut mengatakan, pihaknya menemukan adanya dugaan alokasi fee sebesar Rp 1.300 untuk setiap kilogram ikan jenis Frozen Pacific Mackarel yang diimpor ke Indonesia.

Atas perbuatannya, Rusyana disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, Mujib disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (Vn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.