JAKARTA, WRC –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga 2014-2019 yakni Imam Nahrawi atau IMR dan asistennya Miftahul Ulum atau MIU sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018.

Perkara ini berawal dari peristiwa tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 18 Desember 2018 lalu terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018. Dalam kegiatan ersebut, KPK menetapkan lima orang tersangka dan mengamankan uang tunai di kantor KONI sebesar Rp 7,4 Milyar.

Dikutip dari laman resmi KPK, dana hibah dari Kemenpora untuk KONI dialokasikan sebesar Rp 17,9 Milyar. Dalam kasus tersebut, diduga KONI pada tahap awal mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut. Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan Fee sebesar 19,3% dari total dana hibah Rp 17,9 Milyar, yaitu sejumlah Rp 3,4 Milyar.

Imam Nahrawi diduga telah menerima uang sejumlah Rp 14,7 Milyar melalui Miftahul Ulum dalam rentang waktu 2014-2018. Kemudian, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam Nahrawi diduga juga meminta sejumlah uang sebesar Rp 11,8 Milyar sehingga total dugaan penerimaan yang didapat Imam Nahrawi yakni sebesar Rp 26,5 Milyar. Penerimaan uang tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018, penerimaan tersebut terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam Nahrawi selaku Menpora. Uang tersebut pun diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Para tersangka pun diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (vn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

AllEscort