JAKARTA,  WRC – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna kesembilan tahun sidang 2019-2020 yang digelar di Kompleks Parlemen, Selasa (17/9/2019) kemarin. Pengesahan ini dilaksanakan setelah sebelumnya DPR dan pemerintah menyepakati tujuh poin Revisi Undang-Undang tersebut pada rapat Panitia Kerja (Parja) di ruang Badan Legislasi DPR Senayan, Jakarta pada Senin (16/9/2019).

Ketujuh poin yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah yaitu, pertama, terkit kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.

Kedua, mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Ketiga, terkait pelaksanaan fungsi penyadapan.

Keempat, mengenai mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK.

Kelima, terkait koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kementrian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Keenam, mengenai mekanisme penggeledahan dan penyitaan.

Ketujuh, terkait system kepegawaian KPK.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan didampingi ketua DPR Bambang Soesatyo serta Wakil Ketua DPR Utut Adianto. Fahri pun menerangkan rapat paripurna dihadiri oleh 289 anggota dewan dari total 560 anggota.

“Rapat sudah dihadiri 289 anggota dewan dan dihadiri oleh semua fraksi. Perkenankan kami dari meja pimpinan untuk membuka rapat paripurna ke-9 dan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Fahri dalam membuka rapat di Gedung DPR, Rabu (17/9/2019).

Fahri juga menyebutkan, dalam pengesahan tersebut, ada beberapa tahapan yang kemudian bisa diberikan nota.

“Tahapan pengesahan, kita lakukan tahapan ini, setelah itu kita bisa berikan nota,” kata Fahri.

Fahri pun menanyakan persetujuan kepada para anggota yang hadir dalam rapat Paripurna tersebut.

“Keputusan pertama, apakah pembicaraan tingkat dua terhadap UU KPK dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” Tanya Fahri.

Para peserta sidang pun serempak menyatakan persetujuannya terhadap pertanyaan Fahri.

Fahri pun mengetuk palu sebagai tanda peresmian atas persetujuan tersebut.

Dalam rapat ini, Fahri juga memberi kesempatan pendapat pemerintah terkait revisi UU KPK yang diwakilkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Yasonna mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menyetujui revisi UU KPK untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

“Presiden setuju Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan menjadi Undang-Undang,” kata Yasonna.

Menurut Fahri Hamzah, lembaga legislatif buru-buru mengesahkan RUU KPK ini untuk mengejar masa jabatan DPR periode ini yang akan berakhir pada 30 September mendatang.

“karena ini sudah diujung, semua undang-undang begitu. Ini ada 8 sampai 10 UU yang dalam antrian. Revisi UU KPK ini sudah hamper 10 tahun ditunda,” tambah Fahri.

Fahri juga menambahkan, jika nantinya ada pihak-pihak yang keberatan dengan sejumlah poin dalam revisi UU KPK tersebut, DPR mempersilakan mereka mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). (Vn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

AllEscort