JAKARTA,  WRC-  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan satu orang tersangka yakni Bambang Irianto yang merupakan Managing Director PES periode 2009-2013 terkait kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES).

PES tersebut merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina, sama halnya seperti Petral yang telah dibubarkan oleh Presiden Jokowi pada Mei 2015 silam.

Dalam konferensi Pers yang diadakan hari ini Selasa (10/9/2019), Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengkonfirmasi tentang ditetapkannya tersangka kasus suap tersebut.

“KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka yakni BTO (Bambang Irianto,” Kata Laode di KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/9/2019) sore.

Seperti yang dikutip dari detik.com, KPK menduga praktik mafia migas sebetulnya dilakukan oleh PES, sedangkan Petral diposisikan sebagai “Paper Company”.

Setelah pengusutan Petral oleh KPK, hingga dibutuhkan waktu setidaknya selama 4tahun, akhirnya KPK berhasil mengungkap dan menetapkan tersangka dari dugaan suap perdagangan minyak tersebut.

Laode M Syarif juga menyebutkan Bambang Irianto pernah menjabat sebagai Direktur Utama Petral sebelum dilakukan penggantian pada tahun 2015 lalu. Dalam kasusnya, Bambang Urianto diduga menerima suap sebesar USD 2,9 Juta atas bantuan yang diberikannya kepada pihak Kernel Oil.

Bambang Irianto pun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Awal mula pembubaran Petral

Beberapa bulan setelah dilantik menjadi Presiden, Joko Widodo (Jokowi) membubarkan Pertamina Energy Trading Limited (Petral) pada Mei 2015 lalu.

Kala itu, staff ahli Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) Sudirman Said telah mengantongi hasil audit forensik terhadap keuangan Petral pada periode 2012-2015. Sudirman pun berpendapat hasil audit forensik tersebut menunjukan adanya transaksi yang tidak jelas dalam transaksi jual beli minyak mentah dan BBM senilai USD 15 Milyar.

Pada bulan November 2015, audit tersebut dilakukan oleh auditor Independen Kordamentha di bawah supervisi Satuan Pengawas Internal Pertamina. Pada bulan yang sama, KPK juga mulai melakukan penyelidikan tentang ada tidaknya tindak pidana korupsi tersebut. (vn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

AllEscort