Kupang, (WRC) – Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) Josef Nae, mengapresiasi kehadiran Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang di Nusa Tenggara Timur.

Josef mengatakan, kunjungan Saut dan rombongan KPK ke NTT, sangat membantu Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten serta kota, terutama dalam memberikan rambu-rambu agar tidak tergelincir dalam jurang korupsi.

“Kalau dengar KPK, kita biasanya tegang dan takut. Tidak usah takut, kalau tidak mencuri, kenapa kita mesti takut. Siapa pun yang mau membantu NTT, kita sangat welcome,” ucap Josef saat bertemu dengan Saut di kantor Gubernur NTT, pada hari Kamis (21/03/19).

Saut datang ke NTT guna memberikan arahan pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi se-Provinsi NTT di aula Fernandes Kantor Gubernur Sasando.

Apalagi lanjut Josef, KPK datang untuk mengingatkan semua pejabat di NTT, dengan menjalankan tugas pencegahannya.

Mantan anggota DPR dua Periode tersebut menyatakan, dengan adanya pencerahan dari KPK diharapkan dapat meningkatkan IPK NTT. Menurut penilaian Transparency International Indonesia (TII), NTT merupakan provinsi peringkat empat terkorup di Indonesia.

“Suka atau tidak, senang atau tidak, predikat itu sudah dikenakan kepada kita. Kita harus bertekad bersama untuk tunjukkan kepada Indonesia bahwa persepsi itu salah. Kita bisa meningkatkan IPK kita,” ujarnya.

“Saya harus yakin kita bisa kalau kita mulai dari diri kita untuk berubah. Ada atau tidak ada KPK, kita kerja lurus saja, jangan belok-belok. Sangat ironis, kita termiskin ketiga, tapi terkorup keempat,” sambung Josef.

Untuk mengatasi hal tersebut, kata Josef, dalam visi NTT Bangkit Menuju Sejahtera, pemerintah provinsi bertekad untuk meningkatkan IPK NTT dalam satu hingga dua tahun ke depan.

Satu dari lima misi pemerintah provinsi lima tahun ke depan adalah reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.

“Kita harus konsisten dan komit supaya apa yang tertulis bisa diaplikasikan. Ke depan kita tidak hanya di atas kerta, tapi sungguh melaksanakan e-planing dan e-budgeting walaupun masih terkendala masalah listrik dan jaringan internet,” kata Josef.

Gerakan NTT bersih kata Josef, terus dikampanyekan.

“Kami juga menghimbau kepada para bupati dan wali kota untuk memberikan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) agar para pegawai semangat bekerja dan mengurangi kecenderungan untuk korupsi,” kata Josef.

 

Sumber : kompas.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.