Ambon WRC – Penyelidikan kasus dugaan korupsi penyimpangan anggaran di DPRD Kota Ambon dihentikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon. Penghentian dilakukan dengan alasan indikasi kerugian keuangan negara senilai Rp 5,5 miliar telah dikembalikan.

Kepala Kejari Ambon Dian Frits Nalle menyampaikan penyelidikan itu bermula dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku terkait anggaran belanja barang dan jasa serta realisasi belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kota Ambon tahun 2020. Menurut BPK Maluku, realisasi anggaran itu diduga tidak sesuai dengan ketentuan.

“Realisasi belanja yang dilakukan tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud menimbulkan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 5.977.145.383. Setelah dikurangi dengan pajak sebesar Rp 394.430.172 maka nilai indikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp 5.582.715.211,” ucap Dian Frits dalam keterangannya, Senin (7/2/2022).

BPK Maluku lantas merekomendasikan ke Wali Kota Ambon untuk memerintahkan Sekretaris DPRD Kota Ambon menarik indikasi kerugian keuangan itu. Sekretariat DPRD Kota Ambon menindaklanjuti rekomendasi itu dengan mengembalikan kerugian keuangan sebesar Rp 5.582.715.211.

Pengembalian uang itu dilakukan bertahap. Yang pertama dari Sekretariat DPRD Kota Ambon menyetorkan Rp 1,5 miliar ke kas daerah Pemkot Ambon sebelum perkara diperiksa oleh Kejari Ambon. Yang kedua, sekitar Rp 4 miliar lebih dikembalikan Sekretariat DPRD Kota Ambon melalui jaksa penyelidik yang diteruskan ke rekening kas daerah Pemkot Ambon.

“(Pihak yang mengembalikan uang) Seluruh pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 35 orang serta beberapa orang PPK dari Sekretariat DPRD Kota Ambon, sebagaimana rekomendasi temuan BPK,” kata Dian Frits.

Perkara Masih Dalam Tahap Penyelidikan
Dian Frits menyampaikan bila perkara itu sebelumnya masih dalam tahap penyelidikan. Menurutnya, kerugian keuangan negara yang dimaksud masih berupa indikasi.

“Akibat dari pengelolaan anggaran yang dilakukan secara menyimpang oleh Sekretariat DPRD Kota Ambon tahun 2020 sebagaimana diuraikan di atas masih berupa ‘indikasi’ yang berarti masih berupa tanda-tanda, gejala atau petunjuk awal yang bersifat perkiraan atau dugaan terjadinya kerugian keuangan negara, dan belum merupakan kerugian keuangan negara yang sudah nyata atau sudah pasti nilainya sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 25/PUU-XIV/2016,” tuturnya.
Atas dasar itu, Kejari Ambon menghentikan penyelidikan kasus ini. Kejari Ambon menilai tidak ditemukan unsur merugikan keuangan negara dalam pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Ambon tahun anggaran 2020.

“Oleh karena itu, mengingat indikasi kerugian keuangan negara tersebut telah ditarik atau dikembalikan seluruhnya oleh Sekretariat DPRD Kota Ambon sesuai dengan rekomendasi BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku maka kami berkesimpulan tidak ditemukan unsur ‘merugikan keuangan negara’ dalam pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Ambon tahun anggaran 2020,” papar Dian Frits.

Sumber : detiknews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *