WRC Watch Relation of Corruption
Related Articles
Depok – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok akhirnya meningkatkan status perkara dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan, Rabu (15/9/2021). Kejari Depok meningkatkan status perkara itu lantaran menemukan unsur pidana korupsi dalam tahap penyelidikan.
Kepala Kejaksaan Negeri Depok Sri Kuncoro menyebutkan bahwa peningkatan kasus ini ke penyidikan bukan serta-merta berarti kejaksaan telah menetapkan tersangka.
“Tentang beberapa orang yang kami anggap potensial untuk jadi tersangka, ya, justru itulah kami naikkan ke tingkat penyidikan,” kata Sri kepada tim media, pada Jumat (17/9/2021).
Ia menyebutkan, beberapa pemeriksaan, baik itu keterangan saksi hingga kelengkapan dokumen-dokumen, masih akan dilakukan pada tahap ini.
“Nanti langsung pemeriksaannya kami akan fokuskan orang yang punya potensi itu. Kami akan mengumpulkan semuanya. Dari situ, si A, si B, si C, orang yang paling bertanggung jawab itu, baru kami tetapkan tersangka,” jelas Sri.
“Kalau minggu depan teman-teman melihat banyak orang berbondong-bondong diperiksa lagi, ini bukannya kami mengulur-ulur waktu. Ini konteksnya beda (pemanggilan untuk tahap penyidikan),” katanya.
Sri berujar bahwa penetapan tersangka biasanya tidak terpaut lama dengan terbitnya surat perintah penyidikan. Saat ini, ada dua surat perintah penyidikan yang terbit terkait korupsi di Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok.
“Yang pertama terkait dengan pengadaan seragam dan sepatu PDL, itu surat perintah penyidikan pertama. Surat perintah penyidikan kedua adalah tentang pemotongan gaji,” kata Sri.
Dugaan korupsi pengadaan seragam dan sepatu PDL merupakan kasus tahun 2019. Sementara itu, pemotongan gaji yang dimaksud ialah disunatnya honorarium penanganan Covid-19 bagi para pemadam kebakaran pada 2020. Butuh waktu sekitar lima bulan bagi jaksa untuk menaikkan perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan.
