Jakarta, BN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada kasus dugaan korupsi dalam PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). “Dari hasil penyelidikan, telah didapatkan bukti permulaan yang cukup dan ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, M. Nirwan Nawawi melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Nirwan mengatakan bahwa, berdasarkan adanya dugaan Tipikor pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tersebut, Kejati DKI Jakarta telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejati DKI Jakarta dengan No : Print-4816/O.1/Fd.1/11/2018 pada tanggal 27 November 2018 lalu.Dan dari hasil penyelidikan, telah didapatkan bukti permulaan yang cukup dan ditingkatkan ketahap penyidikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati DKI Jakarta No : Print- 1611/M.1/Fd.1/06/2019 pada tanggal 26 Juni 2019.

Kasus penyelidikan dugaan tipikor di tubuh salah satu BUMN ini, bermula dari laporan pengaduan Masyarakat, Kejati DKI Jakarta pun mengendus adanya dugaan tipikor dengan kronologis diawali sejak tahun 2014 – 2018.Ia menjelaskan, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui unit kerja pusat Bancassurance dan Aliansi Strategis menjual produk JS Saving Plan dengan tawaran persentasi bunga tinggi, cenderung diatas nilai rata-rata yang berkisar antara 6,5-10%, sehingga memperoleh pendapatan total dari premi sebesar Rp 53,27 trilyun.

“Dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga memenuhi kualifikasi tipikor,” kata Nirwan.

Kualifikasi tipikor yang dimaksud, baik terkait proses penjualan produk JS Saving Plan, maupun dalam pemanfaatan pendapatan sebagai hasil penjualan produk JS Saving Plan. Perkembangan selanjutnya, ditahap proses penyidikan, tim Penyidik Kejati DKI Jakarta telah memeriksa sebanyak 66 orang saksi dari pihak-pihak terkait.

“Tim juga sudah melakukan pengumpulan dokumen-dokumen sebagai alat bukti, dan telah meminta penunjukan ahli Auditor dari Kantor Akuntan Publik untuk dapat memproses perhitungan kerugian Negara,” kata Nirwan. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *