WRC Watch Relation of Corruption
Related Articles
JAKARTA, WRC – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Rheza Herwindo, anak sulung dari mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yang terkait dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP pada Kamis (29/8/2019).
Seperti yang dikutip pada berita CNN beberapa waktu lalu, Rheza memenuhi panggilan tersebut sebagai saksi. Sebelumnya, Rheza sempat dipanggil KPK beberapa waktu lalu terkait dengan kasus korupsi sebesar Rp 2,3 Triliun.
Rheza sempat diperiksa lantaran sempat memiliki saham yang tercatat sebanyak 30 persen di PT Mondialindo pada periode 2008-2011 saat masih berstatus mahasiswa. PT Mondialindo merupakan holding dari PT Murakabi yang merupakan salah satu konsorsium peserta tender dari proyek pengadaan e-KTP tahun 2011 lalu.
Rheza juga pernah dipanggil untuk kasus PLTU Riau 1 dengan tersangka Mantan Sekjen Golkar dan Menteri Sosial Idrus Marham. Kala itu, Rheza selaku Komisaris PT Skydweller Indonesia Mandiri dipanggil sebagai saksi.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dalam kasus e-KTP dan ada pula yang telah menjalani vonis peradilan. Mereka adalah mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yang juga merupakan ayah Rheza, mantan anggota DPR Markus Nari, dua pejabat di Kemendagri yakni Irman dan Sugiharto, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, pihak swasta Andi Agustinus, Made Oka Masagung serta Irvanto Hendra Pambudi yang merupakan keponakan Setya Novanto.
Dari kelanjutan kasus korupsi e-KTP, KPK menetapkan empat tersangka baru yakni Miriam S.Haryani, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI dan Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaja, Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang juga PNS BPPT Husni Fahmi, dan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos.
Keempat orang tersebut pun disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Vn)
