Jakarta, (WRC) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku terus memantau keberadaan tersangka mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino.

Untuk diketahui, RJ Lino tengah berada di luar negeri atas unggahan foto di akun instagram milik Politikus Partai Gerindra Heri Gunawan (@herigunawan88). Nampak, Lino tengah berada di dalam sebuah pesawat bersama beberapa politikus. Kemudian, Politkus Partai Golkar Misbakhun, Politkus PKS Akbar Faisal, dan Aboe Bakar Al Habsyi.

RJ Lino sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Tahun 2010.

Dalam foto yang diunggah tersebut, pada 6 Juli 2019 ditulis bahwa mereka tengah berada di Dubai International.

“Jadi, KPK pasti tahu dan jika diperlukan pemeriksaan sebagai tersangka, akan dilakukan pemanggilan. Tapi sekarang fokus kami adalah pemeriksaan sebagai saksi dulu terhadap pihak-pihak lain,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/07/19).

Febri pun tengah memastikan dengan mengecek apakah ada pencegahan ke luar negeri terhadap RJ Lino. Febri pun hanya menjelaskan jika masa pencegahan ke luar negeri sudah habis dan tidak ada perpanjangan, maka tidak bisa dilakukan pelarangan.

“Pasti begini, pelarangan ke laur negeri itu ada batas waktunya. Batas waktunya adalah enam bulan dan diperpanjang selama enam bulan. Kalau lebih dari itu, tentu KPK tidak bisa memaksakan pelarangan,” tutup Febri.

Kasus ini berawal pada tahun 2015 lalu. Namun, untuk pengusutan kasus hingga saat ini belum rampung.

Selain itu, kekinian penyidik juga belum menahan RJ Lino. RJ Lino yang kini menjabat sebagai Komisaris PT JICT terakhir diperiksa penyidik pada 5 Februari 2016.

Untuk diketahui, KPK menetapkan RJ Lino sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II pada 15 Desember 2015.

RJ Lino diduga memerintahkan pengadaan tiga QCC dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM atau PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co.Ltd. dari China sebagai penyedia barang.

Menurut KPK, pengadaan tiga unit QCC tersebut tidak disesuaikan dengan persiapan infrastruktur yang memadai (pembangunan powerhouse), sehingga menimbulkan in-efisiensi atau dengan kata lain pengadaan tiga unit QCC tersebut sangat dipaksakan dan suatu bentuk penyalahgunaan wewenang dari RJ Lino selaku Dirut PT Pelabuhan Indonesia II demi menguntungkan dirinya atau orang lain.

Berdasarkan analisa perhitungan ahli teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyatakan bahwa analisa estimasi biaya dengan memperhitungkan peningkatan kapasitas QCC dari 40 ton menjadi 61 ton, serta eskalasi biaya akibat dari perbedaan waktu terdapat potensi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya 3.625.922 dolar AS atau sekitar Rp 50,03 miliar berdasarkan Laporan Audit Investigatif BPKP atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan 3 Unit QCC Di Lingkungan PT Pelindo II (Persero) Tahun 2010 Nomor: LHAI-244/D6.02/2011 Tanggal 18 Maret 2011.

 

sumber : suara.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.