Gane Barat, (WRC) – Diduga karena prinsip yang sudah berseberangan, Kepala Desa Cango Kecamatan Gane Barat berinitial IK, memecat Kaur dan Sekretaris Desanya secara sepihak.
Hal tersebut diakui oleh ke dua korban pemecatan Kades itu. Mereka mengaku sangat bingung dan tidak mengerti atas sikap Kadesnya akhir-akhir ini.
“Semua keputusan diambil atas kehendaknya sendiri tanpa melalui koordinasi dan musyawarah terlebih dahulu, jelas ini menyalahi prosedur,” ucapnya.
Mereka pun menambahkan, banyak sekali keputusan Kades yang menyimpang dari prosedural terutama yang menyangkut masalah anggaran di desa Cango.
“Dana BUMDes yang semestinya di salurkan ke masyarakat yang membutuhkan untuk manfaat usaha, kok malah di pake untuk menambah pembuatan pagar desa? jelas sekali menyimpang keperuntukkannya,” Tegas mantan Kaur dan Sekdes.
Mereka merasa sangat kecewa terkait pembuatan pagar tersebut, bagaimana tidak, kepada masyarakat bahkan Bapak Bupati Halmahera Selatan, Kades Cango memastikan pembuatan pagar yang menggunakan anggaran senilai Rp 100 juta itu akan dibangun permanen menggunakan beton tapi hingga saat ini tidak terbukti sehingga muncul nada-nada miring yang mempertanyakan realisasi dan alokasinya dana itu.
Menindaklanjuti permasalahan tersebut, tim Investigasi binpers.com melakukan penelusuran ke Desa Cango, namun Kades IK sangat sulit untuk ditemui dengan berbagai alasan yang terkesan menghindar untuk diwawancara.
Sementara itu, bendahara BUMDes yang berhasil dimintai penjelasannya mengatakan kalau anggaran BUMDes itu sudah tidak ada. “Jujur kami hanya di kasih 90 juta, 10 juta katanya di potong pajak ,” ujarnya, pada Selasa (28/05/19).
Menurutnya dana tersebut merupakan anggaran Desa untuk program BUMDes, namun BUMDes disini belum punya perencanaan yang baik. Makanya sejauh ini juga pengurusnya banyak yang sudah tidak aktif. Jumlahnya ada Rp 100 juta, tapi di berikan masih memilah milah dalam penyaluran,” jelasnya.
Atas tindakan tersebut, Masyarakat dan mantan beberapa kaur yang sudah di pecat menilai hal tersebut sudah menyalahi mekanisme yang ada. Menurut Mereka, dana desa semestinya harus lebih transparansi dan terbuka bukan dipegang secara diam diam.
Beberapa tokoh masyarakat pun menilai bahwa diduga kuat bukan hanya masalah anggaran BUMDes saja, tapi masih banyak anggaran yang ada di daftar APB-Des yang mana ada tapi kegiatannya tidak di realisasi dengan baik, contoh PAUD, Kantor Desa yang sarana prasarananya masih kurang padahal ada anggarannya agar programnya segera dilaksanakan.
Sampai sejauh ini untuk mencari informasi dan kebenaran berita tersebut, Tim Media Berita Investigasi Nasional sudah melayangkan surat permintaan klarifikasi serta pengambilan data secara terinci, namun Kades Cango sejauh ini tak berani memberikan.
Ada apa dengan Desa Cango? Kenapa banyak masyarakat mengeluh dan aparatur desanya pun sudah kehilangan gairah dalam mendampingi Kadesnya? Ini menjadi pertanyaan yang harus segera terjawab.
Hingga berita ini diturunkan, tim Investigasi telah berkoordinasi dengan beberapa aparat terkait sebagai referensi yuridis dalam membongkar kejanggalan yang terjadi di desa Cango Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan ini. (MS)