Tanah Bumbu – Persoalan agraria kembali memanas di Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya di Desa Sekapuk, Kecamatan Satui. Sebidang tanah seluas 112 hektare yang secara turun-temurun menjadi milik Hadransyah (kerap disapa Tony) beserta masyarakat setempat, kini diklaim oleh PT. GMK sebagai bagian dari Hak Guna Usaha (HGU) mereka.
Konflik ini telah berlarut-larut sejak 1996 tanpa penyelesaian yang berpihak pada keadilan, membuat warga semakin terdesak dan dirugikan.
WRC PAN-RI (Watch Relation of Corruption – Pengawal Aspirasi Nasional Republik Indonesia), melalui Koordinator Wilayah Kalimantan Selatan selaku kuasa hukum pemilik tanah, telah melakukan berbagai upaya mediasi secara damai. Sayangnya, PT. GMK dinilai tidak serius mencari solusi yang adil dan menghormati hak masyarakat.
Sebagai bentuk solidaritas dan perjuangan membela hak rakyat tertindas, WRC PAN-RI Kalsel bersama Unit Tanah Bumbu menggelar aksi simbolis dengan memasang baliho protes di lokasi sengketa. Aksi ini menjadi penegasan bahwa perlawanan terhadap kesewenang-wenangan korporasi harus terus dilanjutkan.
“Kami mendesak PT. GMK segera berunding secara jujur dan terbuka. Hukum tidak boleh menjadi alat untuk mengorbankan rakyat kecil!” tegas juru bicara WRC PAN-RI Kalsel.
Organisasi ini juga mendesak pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk tidak memihak pemodal, melainkan hadir sebagai penengah yang adil dalam konflik agraria yang telah berjalan hampir 30 tahun ini. Situasi ini berisiko memicu ketegangan sosial jika tidak segera ditangani dengan solusi hukum yang jelas.
Tuntutan WRC PAN-RI:
1. PT. GMK harus membuka dialog inklusif dengan pemilik tanah.
2. Pemerintah wajib turun tangan menyelesaikan sengketa secara transparan.
3. Hentikan segala bentuk intimidasi terhadap warga yang memperjuangkan haknya.
4. Kembalikan tanah warga yang diambil alih dengan dalih investasi.
“Keadilan bukan milik segelintir orang berkuasa, melainkan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi,” tegas WRC PAN-RI.
(Penulis: Irwansyah)
WRC Watch Relation of Corruption









































































