Kuansing, WRC – Bupati Kuansing, Drs H Mursini, mangkir dari pemeriksaan dugaan korupsi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing yang dijadwalkan Senin (13/4/2020) pukul 09.00 Wib. Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan korupsi pada anggaran belanja barang dan jasa di bagian umum Pemkab Kuansing APBD 2017.

Mursini yang dikonfirmasi soal pemeriksaan itu di ruang multi media perkantoran Bupati Kuansing, mengatakan, “belum (hadir). Sudah dipanggil. Saya belum (bisa hadir),” kata Mursini, Senin (13/04/2020) lalu.

Bupati Mursini memang mengikuti video conference dengan Gubri Syamsuar terkait dengan Covid-19. Acara sendiri selesai pukul 13.00 wib. Setelah itu, ia mengikuti Musrenbang tingkat Kabupaten di Pendopo Rumah Dinas Bupati.

Kepala Kejari Kuansing, Hadiman SH, MH, melalui Kasi Intel Kicky Arityanto SH, MH, membenarkan bahwa, pihaknya menjadwalkan pemeriksaan Bupati, “jadwalnya memang jam 9 pagi. Tapi tidak jadi,” ujar Kicky Arityanto.

Dikatakannya, kepastian tidak hadirnya sang bupati tersebut setelah pihaknya menghubungi Kabag Umum Pemkab Kuansing, “taunya kita setelah kita hubungi Kabag umum. Mereka minta dijadwal ulang. Diperiksa sebagai saksi soal dugaan korupsi,” ucap Kicky.

Seperti diketahui, pada 1 April lalu, Kejari Kuansing sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Adapun lima tersangka yang ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi ini yakni MHL Plt Sekda Pemkab Kuansing selaku Pengguna Anggaran (PA) pada enam kegiatan tersebut; MS sebagai pejabat Kepala Bagian Umum Setda Pemkab Kuansing dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK; VA selaku Bendahara pengeluaraan rutin di Sekeretariat Daerah Pemkab Kuansing; HH selaku Kasubag kepegawaian Sekretariat Daerah Pemkab Kuansing dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada lima kegiatan; dan YH sebagai Kasubag tata usaha Sekretariat Daerah Pemkab Kuansing dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada satu kegiatan.

Setelah menetap tersangka, Kejari Kuansing terus melakukan pemeriksaan baik tersangka maupun para saksi. Anggaran yang diduga dikorupsi tersebut terdapat pada APBD 2017 Pemkab Kuansing. Ada enam kegiatan di bagian umum Setda Kuansing yang diduga jadi bancakan para tersangka.

Enam kegiatan yang jadi banjakan tersebut yakni kegiatan dialog atau audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, Pimpinan/Anggota organisasi sosial masyarakat; Penerimaan kunjungan kerja pejabat Negera/Dapertemen/Lembaga Pemerintah Non Dapertemen/Luar Negeri; Rapat Koordinasi unsur Muspida; Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah; Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan terakhir penyediaan makan dan minum (rutin).

Total nilai enam kegiatan tersebut pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yakni sebesar Rp 13.300.600.000. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp 13.209.590.102. Padahal anggaran yang dikeluarkan hanya sebesar Rp 2.449.359.263 dan pajak sebesar Rp 357.930.313. Sehingga terdapat selisih bayar atau kerugian Negara sebesar Rp 10.462.264.516.

Dari kerugian Negara tersebut, sudah dikembalikan sebesar Rp 2.951.910. Artinya, sisa kerugian Negara yang belum dibayarkan sebesar Rp 7.451.038.606. Melihat angka tersebut, hampir 76% lebih anggaran diduga dikorupsi. Hanya sekitar 24% yang digunakan untuk enam kegiatan tersebut.

Pola korupsi yang dilakukan lima tersangka yakni mark up. Ini diketahui pihak Kejari Kuansing setelah melakukan pemeriksaan saksi. Total 48 saksi yang diperiksa. Dari 48 saksi yang diperiksa tersebut sebanyak 29 orang berasal dari pihak ketiga. Ada 29 pihak ketiga yang diperiksa. Mereka mengatakan hampir semua LPJ yang dibuat tersangka tidak sesuai dengan kwitansi real. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *