Kejati Kalimantan Barat Tangkap 4 Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah Gereja

WRC Admins 5 Oktober 2021 Berita, Korupsi Leave a comment 13 Views

Pontianak – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kalbar) menangkap empat orang yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi dana hibah untuk gereja di Desa Semuntai, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Keempat orang yang ditangkap tersebut masing-masing JM selaku pengurus gereja, SM selaku aparatur sipil Negara (ASN), anggota DPRD Kalbar TI, dan anggota DPRD Sintang TM.

Asisten Intelejen Kejati Kalbar Taliwondo mengatakan, berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar, kerugian keuangan negara sebesar Rp 241 juta.

“Atas perbuatan keempat tersangka, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 241 juta,” kata Taliwondo kepada tim media, Senin (4/10/2021).

SM ditahan di Lapas Perempuan Pontianak, sedangkan JM, TI, dan TM ditahan di Rutan Pontianak. “Mereka ditahan selama 20 hari,” ujar Taliwondo.

Dia menjelaskan, kasus ini bermula 26 Februari 2018. Saat itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang, melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2018, menyalurkan dana hibah untuk pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jema’at Eben Heazer.

Total dana hibah sebesar sebesar Rp 299 juta dan disalurkan dalam dua tahap. Pertama sebesar Rp 239.200.000, ditransfer ke rekening pribadi JM pada 27 April 2017. Kemudian kedua sebesar Rp 59.800.000, ditransfer ke rekening pengurus gereja.

Taliwindo menerangkan, setelah dicairkan, uang tersebut diserahkan kepada SM sebesar Rp 219.150.000 lalu dibagikan masing-masing kepada TI sebesar Rp 100 juta yang dipergunakan untuk memberangkatkan pendeta-pendeta ke Yerusalem, kepada TM sebesar Rp 19.800.000 sebagai komitmen fee, dan kepada JM sebesar Rp 57.318.250 untuk pembangunan gereja.

“Lalu sisa sebesar Rp 121.881.750 tetap dikuasai SM sebesar Rp 99.350.000 dan JM Rp 22.531.750,” jelas Taliwindo.

Kini para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.