Riau, WRC – Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan dua orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Tambang Bouksid di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 – 2019.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Mukri, mengatakan korupsi tersebut berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menafsirkan kerugian Negara mencapai Rp 30 miliar.

“Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau semenjak Juli 2019 telah membidik adanya dugaan korupsi pemberian IUPK yang dikeluarkan pejabat di satuan kerja (Satker) Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang terjadi pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019,” kata Mukri dalam siaran persnya, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Mukri menyebutkan, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor : 241/L.10/Fd.1/07/2019 tanggal 4 Juli 2019 yang telah melakukan pemeriksaan saksi – saksi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan itu, Jaksa Penyidik berkeyakinan telah memperoleh bukti permulaan yang cukup guna menentukan tersangka nya,” ujarnya.

Mukri mengungkapkan, surat penetapan tersangka bernomor PRINT – 436/L.10/Fd.1/11/2019 untuk mantan Kepala Dinas PMPTSP Pemerintah Provinsi Kepri, yang berinisial AT.

Kemudian, ia melanjutkannya, surat penetapan tersangka yang kedua bernomor PRINT – 435/L/10/Fd.1/11/2019 untuk mantan Kepala Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Kepri dengan inisial A.

“Kedua Surat Penetapan Tersangka ini dikeluarkan dan dimunculkan pada Rabu (6/11/2019) kemarin,” kata Mukri.

Ia menjelaskan selanjutnya, Jaksa Penyidik akan menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka dalam waktu dekat untuk menjalani proses hukum hingga dilimpahkan ke pengadilan.

Kedua tersangka itu disangkakan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 3, jo. pasal 18 UU.RI.NO.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU RI NO 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI NO 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *