Tasikmalaya, (WRC) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pengawalan polisi bersenjata mendatangi Bale Kota Tasikmalaya, pada hari Rabu (24/04/19). Kedatangan KPK tak lain untuk menggeledah ruang kerja Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.
Selagi penggeledahan, Budi hanya diam di ruang tamu kantornya, Bale Kota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun, Jawa Barat. Hal itu dibenarkan Wakil Wali Kota Tasikmalaya M Yusuf yang mengaku sempat izin kepada petugas untuk bertemu dengan Budi.
“Pak wali (Budi) lagi di ruang tamu, tidak di ruang kerjanya, beliau lihat saya. Izin kepada petugas di sana mau ketemu beliau, tapi saya tidak dibolehkan karena masih pemeriksaan mungkin,” ujar Yusuf di Bale Kota Tasikmalaya.
Yusuf menyebut ada delapan orang petugas berompi KPK dan beberapa polisi. Dia mengungkapkan yang diperiksa KPK yaitu ruang kerja Budi dan sekretarisnya.
“Saya juga enggak tahu dalam proses hukum apa penggeledahan ini,” ucap Yusuf.
Setelah hampir 8 jam lebih, KPK selesai menggeledah kantor ruang kerja wali kota. Petugas keluar dari Bale Kota Tasikmalaya dengan membawa sejumlah koper dan boks plastik pada pukul 18.40 WIB.
Petugas memboyong dua koper hitam ukuran besar dan satu boks plastik besar tutup biru. Mereka langsung menuju empat mobil yang parkir di depan Bale Kota Tasikmalaya. Ternyata KPK menyita dokumen-dokumen terkait pembahasan anggaran.
“Memang ada proses penggeledahan di kantor Wali Kota Tasikmalaya, dilakukan tadi pagi dan siang. Tim sita sejumlah dokumen terkait pembahasan anggaran,” ucap Kepala Biro Humas KPK Febri kepada wartawan di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, pada hari Rabu (24/04/19).
Saat petugas KPK meninggalkan lokasi, tak nampak Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. Di dalam ruang kerja Budi, terlihat dari jendela, ada beberapa pegawai berbaju putih-hitam. Namun Budi tidak ada di ruangan tersebut.
Sekitar setengah jam KPK meninggalkan lokasi Bale Kota, Wali Kota Budi Budiman didampingi beberapa pejabat keluar dari ruang kerjanya. Dia mengungkapkan aktivitas penggeledahan ruang kerjanya oleh KPK itu berkaitan persoalan hukum.
“Itu penyelidikan, terkait dengan proses hukum yang sudah berjalan,” ucap Budi sambil berjalan menuju halaman Bale Kota Tasikmalaya.
Namun Budi tak mengungkapkan perkara yang ditangani KPK. Ditanya apakah berkaitan dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID) Kota Tasikmalaya, Budi tidak membeberkan.
“Untuk lebih jelasnya itu tanyakan saja nanti ke KPK lah ya,” ujar Budi.
Budi berjanji mematuhi aturan hukum. “Saya kooperatif, hormati proses hukum. Doain-doain,” tutur Budi.
KPK menetapkan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman sebagai tersangka. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang masih berkaitan dengan suap eks pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo.
“Ya, benar,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat dimintai konfirmasi, pada hari Rabu (24/04/19).
Namun Basaria tak menjelaskan detail pasal yang disangkakan kepada Budi. Nantinya KPK bakal memberi penjelasan detail saat konferensi pers pada hari Jumat (26/04/19).
Sumber : detik.com