Malut, WRC – Ketua DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Meilan Mus menyoal keterlambatan penanganan dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Loseng, Kecamatan Taliabu Timur Selatan yang dilakukan aparat pemeriksaan internal pemerintah.
“Kami meminta APIP inspektorat dan penyidik Reskrim Polres Kepulauan Sula, segera memproses kasus dugaan penyalahgunaan tindak pidana korupsi ADD dan DD Dese Loseng tahun 2017, 2018 dan 2019 tahap satu. Sebab, tidak ada alasan pemerintah daerah dalam hal ini inspektorat menghambat proses Hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Losseng, Harnono La Yai,” tegas Meilan.
Menurut informasi yang dikutip TALIABU-PM.com, Jika memang sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi anggaran DD dan ADD, harus segera diproses sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku. “Saya harap kepada inspektorat atau pun pihak terkait lainnya untuk segera proses kasus tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku,” harapnya.
Ketua fraksi pembaharuan DPRD Pulau Taliabu, Pardin Isa, juga ikut menyoal tahapan audit yang dilakukan APIP. “Kasus ini sudah seharusnya pihak inspektorat selaku lembaga audit yang diperintahkan oleh penyidik sudah memasukkan hasil auditnya kepada penyidik, bukan malah menunggu koordinasi dengan bupati karena kasus ini sudah ditangani pihak penyidik Polres Kepsul,” jelasnya.
Kata Pardin, masalah ini harus diproses karena merupakan tindakan memperkaya diri, keluarga atau kelompok adalah salah. “Jangan biarkan oknum seperti ini berkeliaran karena merugikan Negara, Masyarakat dan perlambatan pembangunan di desa,” ujarnya. (*)
