Tasikmalaya, WRC — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Ciawi-Singaparna (Cisinga), Tasikmalaya. Kasus korupsi senilai Rp 4 miliar itu segera disidang di pengadilan. Kasus ini sendiri menyita waktu yang cukup lama. Kasus diawali penggeledahan oleh Jaksa pada November 2018.
Seperti informasi yang dikutip GosipGarut.Id, pada April 2019, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari kelimanya, tiga orang merupakan Pejabat di Pemkab Tasikmalaya dan dua orang lainnya merupakan pihak Swasta. Mereka adalah yang berinisial BA (Kepala Dinas PUPS Kabupaten Tasikmalaya), RR (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), MM (Pejabat teknis), DS dan IP dari pihak Swasta.
“Ya sudah, kita sudah menerima pelimpahan berkas dari Kejati Jabar waktu hari Rabu kemarin,” ucap Panitera Muda Tipikor Yuniar saat dihubungi, Minggu (15/12/2019).
Dengan dilimpahkannya berkas perkara tersebut, kasus ini akan segera disidang. Namun, Yuniar belum bisa memastikan kapan waktu persidangan digelar. Pengadilan Tipikor Bandung sudah menunjuk Majelis Hakim yang akan memimpin jalannya persidangan. Ada tiga Hakim yaitu M Razad selaku Ketua Majelis dengan dua Anggota Dahmiwirda dan Jojo Jauhari. “Paling telat 18 Desember sudah sidang. Karena ketentuannya tidak boleh lebih dari tujuh hari setelah berkas masuk,” ujarnya.
Kasus tersebut ditangani Kejati Jabar berdasarkan pengaduan Masyarakat. Kejati juga telah menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada November 2018. Ia juga menjelaskan kasus itu terjadi pada tahun 2017. Pemkab Tasikmalaya melakukan pembangunan Jembatan di Jalan Cisinga Kabupaten Tasikmalaya dengan nilai anggaran Rp 25 miliar.
Dalam perjalanannya, pengerjaan Jembatan tersebut tak sesuai spesifikasi. Diduga ada mark up biaya serta pekerjaan di subkontrak kepada perusahaan lain yang tidak sesuai aturan. Dari proses penyelidikan dan analisa ahli, diperoleh fakta bahwa ada selisih nominal anggaran sebesar Rp 4 miliar lebih, nilai tersebut termasuk kerugian Negara atas kasus ini. (*)
