Tasikmalaya, WRC – Jaksa Penuntut Umum (JPU) sekaligus Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya, Yayat Hidayat SH, membacakan tuntutan kepada terdakwa UD dan FG dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyalahgunaan bantuan keuangan Desa Sukahening, di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (19/11/2019) kemarin.
UD yang merupakan Kepala Desa Sukahening dituntut pidana penjara dua tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 50 juta. “Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti kurungan tiga bulan. Di samping itu, UD dituntut pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 116.820.000 dan Rp 15 juta,” ujarnya kepada Radar, Selasa (19/11/2019).
Yayat menambahkan, UD saat proses penyidikan dan persidangan telah mengembalikan seluruh kerugian Negara yang dibebankan kepadanya, sehingga JPU memperhitungkan pengembalian kerugian tersebut sebagai uang pengganti. “Hal – hal yang meringankan terdakwa UD telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp 116.820.000 dan Rp 15 juta, sedangkan terdakwa FG selaku anggota TPK dan pelaksana pembangunan TPT Lapang Jati dituntut pidana penjara enam tahun dan enam bulan serta membayar denda Rp 200 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan, selain itu JPU menuntut terdakwa FG pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 704.927.654,” jelasnya.
Lanjut Yayat, jika FG tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang. “Jika FG tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama tiga tahun dan enam bulan,” ujarnya.
Kasi Intel Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Evelin Nur Agusta SH, MH., menambahkan, “tuntutan untuk FG yang memberatkannya, diantaranya perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Negara serta berbelit – belit dalam memberikan keterangan, tak mengakui perbuatannya bahkan tak menunjukkan penyesalannya, belum lagi ia mengembalikan kerugian sebesar Rp 704.927.654 tersebut yang menjadi memberatkannya. Sedangkan hal – hal yang meringankan FG, terdakwa belum pernah dipidana dan terdakwa masih muda,” jelasnya. (*)
