Probolinggo, (WRC) – Laporan dugaan korupsi di Kota Probolinggo mencapai 18 laporan sejak 2014-2018. Namun untuk Januari hingga 1 Juli 2019, laporan dugaan korupsi di Kota Probolinggo masih zero.
Penasihat KPK Budi Santoso mengatakan dari 18 laporan yang ada KPK sudah memverifikasi 3 laporan dugaan tindak pidana korupsi. Dan setelah diverifikasi, baru melangkah ke tahap selanjutnya.
Namun demikian, Budi enggan menjelaskan secara detail kasus yang dilaporkan menyangkut masalah apa.
“Kami masih dalami laporan itu, tentu tak bisa kami jelaskan secara rinci kasusnya apa, karena itu bagian strategi kami,” ujar Budi saat membuka kegiatan KPK Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, di Gedung Puri Manggala Bhakti, Kota Probolinggo, Selasa (16/07/19).
“Untuk penyelidikan prosesnya seperti anda ketahui, KPK tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan surat SP3. Begitu naik penyidikan maka tidak ada cerita dihentikan,” kata Budi.
Budi mengatakan KPK tidak diperbolehkan mengungkapkan kasus yang tengah ditangani. Strateginya jika telah memenuhi 2 unsur bukti yang memadai maka investgasi terus dilanjutkan. Dan terkait 18 laporan di Kota Probolinggo atau Kabupaten Probolinggo, sampai kini masih berupa data.
Hal senada disampaikan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK, Cahya Hardianto Harefa. Menurutnya KPK sudah mendalami beberapa laporan di Probolinggo, yang jumlahnya tak sampai ratusan. Dijelaskan jika laporan dugaan tindak pidana korupsi yang ada masih sebatas data dan berkas laporan.
“Mari semuanya berpartisipasi dalam pencegahan praktik korupsi,” kata Cahya.
Sementara Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin mengatakan, dari data KPK progres koordinasi pencegahan korupsi di Kota Probolinggo di tahun 2014-2018 memiliki poin 46 persen, atau peringkat 36 dari 39 kota/kabupaten.
Dan semenjak tahun 2019 , mulai Januari hingga 1 Juli naik ke posisi 28 dari 39 Kota/ Kabupaten Se-Jawa Timur.
“Kehadiran bus road show KPK ini sangat menguntungkan pemerintah, ini adalah titik nol kepemimpinan saya dan wakil saya. Ke depan kami akan terus mengevaluasi, agar koordinasi pencegahan korupsi di Kota Probolinggo semakin baik,”jelas Hadi.
Periode 2014-2019 KPK menerima ribuan laporan dugaan tindak korupsi. Dan sampai saat ini, Jawa Timur tertinggi dalam hal penindakan oleh KPK. Jumlah tersangka hingga terdakwa mencapai 85 orang, lalu Jawa Barat dan disusul Sumatera Utara.
(iwd/iwd)
sumber : detik.com
